Pemutakhiran Data Tunggal Ditargetkan Rampung 1 Bulan, jadi Acuan Penyaluran Bansos

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menargetkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi rampung hingga satu bulan ke depan. 

Hal ini dibahas dalam pertemuan pria yang akrab disapa Cak Imin bersama sejumlah menteri di bawah koordinasinya untuk membahas mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Data Tunggal Sosial Ekonomi yang akan menjadi acuan penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Rapat koordinator tingkat menteri tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

“Data tunggal sosial ekonomi nasional akan segera selesai setidaknya paling tidak dua minggu sampai satu bulan ke depan yang itu akan menjadi rujukan semua kementerian dan lembaga dalam mengambil keputusan sekaligus kementerian dan lembaga dalam menyalurkan berbagai program-program pendampingan,” ujar Cak Imin dalam konferensi pers, Senin (13/1/2025). 

Cak Imin menambahkan, saat ini data masih belum terintegrasi dan tumpang tindih, sehingga intervensi kebijakan belum memiliki konvergensi. 

Sehingga, data tunggal ini menjadi urgensi agar program penyaluran bantuan bisa tepat sasaran karena interoperabilitas lintas kementerian dan lembaga. Dia meyakini data tunggal bisa membantu proses pengentasan kemiskinan dengan tepat. 

“Kunci dari pengentasan kemiskinan adalah adanya data tunggal sosial ekonomi. Pertama, berbagai bantuan disalurkan tepat sasaran, selanjutnya masyarakat bisa mengalami graduasi kemiskinan,” ucapnya.

Di samping itu, Cak Imin mengatakan data tunggal ini memastikan keterpaduan program nasional dan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

Dia menegaskan data tunggal adalah arahan khusus Presiden Prabowo Subianto dan Kemenko PM diberi wewenang untuk mengkoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga agar data tunggal bisa terwujud sesuai rencana.

“Bapak Presiden memberikan arahan memadupadankan data, agar segala bantuan pemerintah bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Dengan begitu, program-program bisa menyasar kelompok tertentu sesuai dengan tujuannya,” tuturnya.