Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Dikritisi Legislator PDIP: Pembungkaman Kebebasan Berekspresi

Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengkritik pembubaran menonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita oleh aparat TNI. Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara.

Andreas berpendapat bahwa pemutaran dan kegiatan nonton bareng film tersebut seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk menikmati karya seni. Ia menilai intervensi militer justru berlebihan dan tidak proporsional.

“Keterlibatan aparat TNI membubarkan aktivitas pemutaran dan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di Kota Ternate dan beberapa daerah lainnya adalah bentuk tindakan yang menodai hak warga negara untuk menikmati karya seni yang bernilai kebebasan untuk berekspresi, termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat,” tegas Andreas, Senin (11/5/2026).

Baca juga: Komisi I DPR Soroti Dandim Ternate Ikut Terlibat Pembubaran Nobar Film Pesta Babi

Ia pun mempertanyakan logika di balik pembubaran tersebut. “Mengapa menonton karya seni saja harus dihadang oleh militer? Apakah ini ancaman terhadap pertahanan negara?” tuturnya.

Andreas menilai tindakan aparat militer itu sebagai upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Menurutnya, larangan semacam ini justru akan memicu efek sebaliknya di masyarakat.

“Tindakan pihak militer ini berlebih-lebihan dan merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Justru bentuk pemaksaan larangan semacam ini malah mendorong masyarakat semakin penasaran untuk menyaksikan karya seni dokumenter Pesta Babi,” ujarnya.

Andreas memprediksi film yang mengangkat isu-isu kritis tersebut berpotensi mendapat pengakuan di tingkat internasional. Ia menyayangkan jika karya tersebut dilarang di dalam negeri, sementara dunia justru memberi penghargaan.

“Bukan tidak mungkin, karya film ini justru karena nilai kritisnya akan memperoleh penghargaan internasional. Akan menjadi hal yang memalukan, kalau di dalam negeri dilarang, masyarakat internasional malah memberi penghargaan,” pungkasnya.

Diketahui, hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah daerah terkait alasan pembubaran tersebut. Kasus pembubaran pemutaran Pesta Babi kembali memicu perdebatan tentang batas kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya ketika melibatkan institusi militer dalam urusan kegiatan sipil yang bersifat kultural dan artistik.