Soroti Dugaan Suap BEM UBK, Didi Mahardhika Minta Gerakan Mahasiswa Jaga Integritas

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis Didi Mahardhika menyampaikan keprihatinannya atas beredarnya informasi mengenai dugaan keterlibatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) dalam kasus penerimaan suap terkait aksi mahasiswa. Menurut Didi, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, maka hal itu dapat mencederai muruah gerakan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai kekuatan moral dan agen perubahan.

"Gerakan mahasiswa memiliki posisi terhormat dalam sejarah bangsa. Karena itu, integritas harus tetap dijaga. Jika benar ada praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai perjuangan mahasiswa, tentu sangat disayangkan," ujar Didi dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (4/7/2026).

Putra almarhumah Rachmawati Soekarnoputri, pendiri Universitas Bung Karno, itu menegaskan dirinya sudah tidak lagi terlibat dalam pengelolaan kampus maupun Yayasan Pendidikan Soekarno sejak sang ibu wafat pada 2021. "Saya tidak lagi berada dalam struktur pengelolaan yayasan maupun universitas. Karena itu, perkembangan yang terjadi saat ini berada di luar tanggung jawab saya," katanya.

Baca juga: Ketua BEM FH UBK Akui Terima Rp20 Juta, DPR: Polri Harus Investigasi

Didi berharap UBK tetap berpegang pada cita-cita yang diwariskan Rachmawati Soekarnoputri, yakni melahirkan generasi muda yang berintegritas, kritis, dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa. Ia juga mengingatkan agar gerakan mahasiswa tidak kehilangan independensinya akibat pengaruh kepentingan pihak tertentu.

"Mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral yang berpihak kepada rakyat. Jangan sampai gerakan mahasiswa kehilangan kepercayaan publik karena terseret kepentingan politik praktis ataupun kepentingan lainnya," tegasnya.

Didi menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin konstitusi. Namun, menurutnya, kritik tersebut sebaiknya diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan perbaikan pelaksanaan kebijakan, bukan semata-mata mendorong penghentian program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Peran mahasiswa adalah mengawal, mengawasi, dan memberikan masukan agar setiap program berjalan lebih baik. Itulah esensi gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dalam demokrasi," pungkasnya.