Laporan: AS Ancam Inggris Terkait Status Kepulauan Falkland

WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) mengancam akan meninjau kembali sikapnya terkait kendali Inggris atas Kepulauan Falkland demi mendesak London agar meningkatkan anggaran militernya secara signifikan; demikian dilaporkan The Daily Telegraph dengan mengutip sejumlah sumber.

Upaya Washington untuk menekan Inggris ini muncul di tengah meningkatnya perbedaan pendapat antara kedua sekutu lama tersebut terkait masalah pertahanan, Iran, dan Kepulauan Chagos yang memiliki nilai strategis penting.

Inggris dan Argentina telah berselisih mengenai Kepulauan Falkland selama hampir 200 tahun, dengan ketegangan yang memuncak ketika junta militer Argentina memerintahkan invasi ke kepulauan tersebut pada 1982. Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, kemudian mengerahkan gugus tugas angkatan laut dan berhasil merebut kembali wilayah itu setelah pertempuran selama 74 hari.

Amerika Serikat (AS), yang mendukung Inggris selama konflik tersebut, mengakui administrasi de facto Inggris atas kepulauan itu, namun tidak mengambil sikap terkait klaim kedaulatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang bersengketa.

Kini, menurut laporan The Telegraph, AS mungkin akan menentang klaim kedaulatan Inggris kecuali negara itu meningkatkan anggaran pertahanannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Inggris diperkirakan akan mendapat "perhatian khusus" dalam tinjauan Pentagon yang mengkaji apakah negara-negara anggota NATO memiliki langkah nyata untuk mencapai target belanja baru yang ditetapkan oleh aliansi tersebut.

Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada Telegraph bahwa pembahasan mengenai masalah tersebut berlangsung secara terus terang dan bahwa "tidak ada opsi yang dikesampingkan" saat Washington berupaya mendorong sekutu-sekutunya untuk memikul beban pertahanan Eropa yang lebih besar.

Meskipun Washington memandang rencana investasi pertahanan baru Inggris sebagai "langkah ke arah yang tepat," hal itu belum cukup, ujar pejabat tersebut kepada surat kabar itu.

"Mengingat besarnya tantangan yang dihadapi kita dan sekutu kita, kita membutuhkan sekutu seperti Inggris untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan dan mendasar. Untungnya, beberapa pihak sudah melakukannya. Kami sangat mendorong Inggris untuk melakukan hal serupa," tambahnya, sebagaimana dilansir RT.

Sebagian besar anggota NATO telah sepakat untuk mengalokasikan 5 dari PDB bagi sektor keamanan pada tahun 2035, sementara para pejabat Inggris mendorong tercapainya ambang batas 3 pada tahun 2030. Namun, rencana investasi pertahanan baru Inggris yang diumumkan pada bulan Juni justru menetapkan belanja pertahanan inti hanya sebesar 2,7 dari PDB hingga periode 2029–2030. Selain itu, pemerintah Inggris masih berupaya mencari dana sebesar £4,7 miliar (US$6,3 miliar) untuk anggaran tersebut di tengah tekanan fiskal.

Isu ini mencuat pada bulan April ketika Reuters melaporkan—berdasarkan sebuah surel internal Pentagon—bahwa AS sedang mempertimbangkan untuk meninjau kembali dukungan diplomatiknya terhadap "wilayah kekuasaan" negara-negara Eropa. Langkah ini dimaksudkan sebagai hukuman bagi pemerintah anggota NATO yang dianggap Washington gagal mendukung kampanye militer AS melawan Iran.

Presiden Argentina, Javier Milei—sekutu dekat Presiden AS, Donald Trump—menanggapi prospek tersebut dengan optimisme, seraya menyatakan, "Kita sedang membuat kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Sementara itu, London dan Washington terlibat dalam perdebatan alot dan berkepanjangan mengenai Kepulauan Chagos di Samudra Hindia, lokasi pangkalan militer gabungan AS-Inggris. Inggris sebelumnya telah menyepakati pengalihan kedaulatan wilayah tersebut kepada Mauritius—dengan ketentuan tetap mempertahankan pangkalan militer melalui perjanjian sewa selama 99 tahun—namun menunda rencana itu pada bulan April setelah Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai "kesalahan besar."

Inggris juga sempat menolak penggunaan pangkalan militernya untuk melancarkan serangan terhadap Iran dengan alasan hukum, yang memicu kemarahan Trump. Namun, London kemudian mengubah sikapnya setelah Teheran melancarkan serangan balasan yang menyasar aset-aset militer Inggris.